Ruhut: Masuk Jalur Didenda, Korupsi Busway Bebas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul meminta kepada wartawan dan media massa untuk benar-benar memberitakan para calon pemimpin dengan adil dan benar. Media massa diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta dan rekam jejak para calon presiden pengganti SBY dengan benar tanpa ada calon yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi prestasinya.

“Kami mengharapkan agar media itu bisa adil dalam memberitakan seseorang sesuai fakta tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan sehingga bangsa ini bisa menentukan pilihannya dengan benar tanpa harus dipengaruhi oleh opini-opini yang tidak sesuai dengan fakta,” ujar Ruhut ketika dihubungi wartawan, Rabu (12/3/2014).

Meski selama ini Partai Demokrat menjadi bulan-bulan media, namun Ruhut yakin pada akhirnya masyarakat dapat memilih secara rasional.
”Calon Presiden yang selalu dielu-elukan dan menjadi media darling seperti Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana Jokowi meski menjadi media darling.Tidak ada prestasi apapun yang telah ditorehkannya selama menjadi gubernur,” katanya.
Dia pun mengharapkan masyarakat bisa membuka mata. Jokowi bahkan diam-diam, menurut Ruhut sudah menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 100 persen dan juga retribusi parkir 200-300 persen meski belum melakukan pembangunan dan meski dia tidak sanggup menghabiskan APBN 2013 lalu.
”Saya jadi bingung untuk apa dia naikkan PAD untuk APBD padahal APBD tahun lalu saja tidak habis digunakan.Lantas untuk apa dia menaikkan PBB dan parkir? Hanya rumput yang bergoyang yang tahu untuk apa,” ujar Ruhut.
Sekarang ini tegasnya sebenarnya kalau mau dirasakan masyarakat sudah menjadi korban. "Lihat saja kita lewat jalur busway didenda oleh Jokowi, tapi jajarannya melakukan pelanggaran korupsi busway yang tentunya jauh lebih berat dari melanggar jalur busway tidak didenda apapun. Kalau begini kan lebih enak korupsi busway daripada melanggar jalur busway,” ujarnya.