Padahal, kata Ahok, para pemulung tersebut juga membayar sewa bangunan tersebut untuk tempat tinggal. Harga sewa bangunan tersebut lebih murah ketimbang membayar sewa rumah kontrakan.
"Iya banyak, kita masih mau terus beresin sama wali kota Jakarta Utara. Bongkar, pasang lagi. Itu karena tidak ada hukuman yang jelas untuk mereka. Kalau ada makanya beres," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (22/4).
Selain itu, menurut Ahok, para pemulung tersebut juga membayar sewa kepada preman setempat. Sementara, bangunan liar tersebut juga dialiri listrik oleh PLN.
"Jadi bukan orang yang menduduki itu yang aneh. Tapi PLN yang aneh. Kenapa kasih listrik ke orang di situ? Kalau itu pencurian ya pidanakan dong. Makanya saya bilangkan lebih gampang ngurus kalau DKI jadi presiden," kata dia.
Seperti diberitakan, meski sudah berkali-kali dilakukan penertiban, pemulung kembali membangun gubuk-gubuk liar di sepanjang kolong Tol Wiyoto Wiyono hingga area Sungai Bambu, Warakas dan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Puluhan bangunan liar itu mayoritas dihuni pemulung. Rumah yang dibangun dari barang-barang bekas itu, para pemulung melengkapi tempat tinggalnya dengan sejumlah barang elektronik, seperti televisi, radio, kipas angin, dispenser, hingga kompor gas.
Papan pengumuman terkait larangan untuk mendirikan bangunan di kolong tol yang terpasang di lokasi itu, sepertinya dianggap pajangan biasa oleh para pemulung. Ancaman penggusuran yang setiap saat bisa dilakukan aparat Pemerintah Kota Jakarta Utara juga tidak membuat mereka khawatir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar