Pengamat: Jokowi-Yusril Pasangan Satria Piningit Nusantara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Joko Widodo alias Jokowi ditetapkan menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan, banyak partai politik mulai mencari perhatian agar kadernya 'disunting' mengisi posisi calon wakil presiden.

Menurut pengamat konstitusi Syamsul Rizal, duet sosok nasionalis-religius  merupakan pilihan tepat. Pasalnya, Jokowi yang  dinilai mewakili kaum nasionalis, dinilainya pantas berduet dengan Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi representasi kaum religius yang moderat.
"Jokowi yang berangkat dari PDIP, yang mewakili kaum nasionalis, menurut saya tepat jika duet dengan Pak Yusril. Rakyat Indonesia bagaimanapun mendamba sosok Yusril. Karena Kemampuannya dalam tata negara dan hukum. Tata negaranya sangat memadai. Cukup tepat jika diduetkan dengan Jokowi," kata Syamsul dalam keterangan persnya, Rabu (19/3/2014).
Syamsul juga menilai, rakyat lebih banyak melihat sosok figur, bukan partai. Wajar jika figur Jokowi, saat ini popularitasnya mampu mengalahkan sosok Megawati. Jokowi-Yusril adalah dua figur yang akan mempu membawa Indonesia hebat.
"Sesuai kebutuhan Indonesia, sosok Jokowi sangat tepat, sebagai anak ideologi Soekarno, demikian juga sosok Yusril sebagai anak idiologi KH. H. Hasyim Ashari dan M. Natsir, " ujarnya.
Sosok Yusril katanya, karena Indonesia membutuhkan sosok yang mengerti dan mampu soal bagaimana meluruskan konstitusi Negara sesuai dengan cita cita Proklamasi.
"Mampu memaknai Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945 dan Trisakti Bung Karno. Jika duet itu terpilih, Indonesia akan jadi negara yang disegani di dunia," ujarnya.
Jokowi - Yusril juga bisa di katakan sebagai satria piningit yang akan membawa perubahan pada bangasa ini. Ia menegaskan, jika Yusril Ihza Mahendra berpasangan dengan Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia ke depan, maka dapat membangun jalan yang lurus sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.
"Bangsa ini sudah keluar dari konstitusi baik secara politik maupun ekonomi dan saya mengharapkan, agar memimpin nasional mendatang dapat mengembalikan garis kebijakan politik dan ekonomi kembali kepada UUD 1945," ujarnya.