TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
- Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah, menyoroti kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini. Menurutnya ada satu tempat
yang hingga saat ini belum digeledah oleh KPK.
Fahri menuturkan dirinya sebenarnya tidak sependapat jika ada kampanye yang mengarahkan persepsi publik bahwa saat ini darurat korupsi. Menurutnya adanya kampanye tersebut membuat publik berpendapat pejabat publik tidak ada yang benar, terlebih hal tersebut didukung tindakan KPK yang menyatroni hampir semua institusi negara.
"Semua institusi negara sudah disatroni KPK. Ruang Ketua MA, ruang ketua MK, ruang-ruang komisi di DPR. Yang belum tinggal Istana saja. Mudah-mudahan sebentar lagi," kata Fahri di YLBHI, Rabu (5/3/2014).
Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membandingkan kinerja aparat penegak hukum di negara maju. Menurutnya di negara maju, aparat penegak hukum tidak bisa seenaknya masuk ke dalam parlemen, pengadilan, kampus, dan rumah sakit.
"Sekarang ini lembaga negara sudah kolaps. Kepolisian, kejaksaan, sudah kolaps. Trust public sudah goyah semuanya. Saya menulis buku, judulnya 'Demokrasi Transisi Korupsi' yang intinya argumen mengenai gambaran besar Indonesia dalam masa transisi. Saya kirim buku ini ke KPK jauh sebelum ada kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS), mau mengajak diskusi ilmiah," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar