Alasan Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan Partai

Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)
memberi keterangan kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup
di Kantor Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Jokowi bersama tim membahas upaya percepatan swasembada pangan
terutama beras dan gula. Warta Kota/Adhy Kelana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alasan menteri dalam kabinetnya tak merangkap sebagai pejabat partai politik."Menteri harus fokus, konsentrasi. Karena beban yang dihadapi adalah masalah besar yang harus segera rampung untuk ditangani," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tidak ada larangan bagi fungsionaris partai yang dicalonkan sebagai menteri. Dirinya membuka peluang bagi profesional dan akademisi sebagai menteri.
"Enggak. Silakan. Dari parpol dengan senang hati silakan. Dari teknokrat profesional silakan. Seperti sudah saya sampaikan, paling penting punya integritas, kompetensi, kemampuan manajerial," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi meminta menteri terpilih harus meninggalkan jabatannya dalam struktur partai politik. Demikian disampaikan Jokowi di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe