Rabu, 30 April 2014

Gerakan Anti-Prabowo Menjadi Bumerang Bagi Capres Lain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan anti-Prabowo via serangan isu fasis dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto bisa menjadi bumerang bagi Capres yang menjadi lawan politiknya. Rakyat sudah paham keterlibatan asing soal HAM ini.

Rakyat lebih suka membahas isu ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat ketimbang membahas isu musiman yang digunakan untuk menyerang Capres lainnya.
"Sekarang rakyat sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Rakyat sudah tahu, mana isu yang dipesan pihak lawan untuk menjatuhkan Prabowo, dan mana yang bukan. Pendukung mereka malah bisa berbalik mendukung Prabowo. Ini yang akan terjadi," kata Koordinator Nasional Relawan Prabowo Budi Susilo dalam keterangan persnya, Selasa (29/4/2014).
Susilo menuturkan, semakin kencang menggenjot isu pelanggaran HAM, justru dukungan rakyat akan berpindah kepada Prabowo. "Rakyat tidak suka dengan Capres yang suka menyerang Capres lainnya dengan isu-isu fasis atau HAM seperti ini. Coba saja mainkan, bisa ditinggalkan pendukungnya tuh Capres yang menyuruh mengembangkan isu ini," ucapnya.
Susilo juga menjelaskan, bahwa isu pelanggaran HAM berat 1998 yang dituduhkan kepada Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto itu sudah usang dan sengaja diangkat kembali oleh lawan politik untuk menjatuhkan Prabowo. "Kasus penghilangan paksa dan penculikan aktivis di 1998 telah diadili di mahkamah militer, dan para pelakunya telah menjalani hukuman," tuturnya.
Pengadilan kata Susilo, juga sudah menyatakan bahwa kasus tersebut telah usai dan Prabowo tak terbukti sebagai orang yang harus bertanggung jawab. "Kasus 1998 itu pernah diadili melalui mahkamah militer, pelakunya ada yang dipecat dan dihukum penjara. Jadi sudah selesai," ujarnya.
Justru, kata Susilo, dalam kasus tersebut Prabowo mengambil alih tanggung jawab karena posisinya saat itu sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Inilah yang disebut sebagai seorang ksatria karena tak lepas tanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya.
Oleh sebab itu, Susilo meminta agar semua pihak tidak menuding sembarangan Prabowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi di 1998. "Apalagi jika upaya seperti itu terbukti disuruh asing, ini kan namanya pengkhianat bangsa," katanya.
Kampanye hitam, opini negatif, dan serangan politik kepada Prabowo yang serupa ini juga pernah terjadi  di tahun politik sebelumnya. Pada 2004 dan 2009, isu pelanggaran HAM berat selalu kembali mencuat dan diarahkan pada Capres dari Partai Gerindra itu. Setelah isu HAM kurang mempan, kampanye hitam ditambah dengan pembobotan isu fasis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar