Beragam cara Menteri Perindustrian bikin harga HP impor mahal

MERDEKA.COM. Menteri Perindustrian MS Hidayat mempunyai rencana besar menekan derasnya arus ponsel atau HP impor yang masuk ke dalam negeri. Ini harus dilakukan karena nilai impor ponsel sudah mengkhawatirkan.

Hidayat menyebut, nilai impor ponsel sudah melebihi USD 5 miliar per tahun. Jika ketergantungan ini tidak dihentikan maka impor ponsel akan bernasib sama seperti impor minyak yang tidak bisa dihentikan.
Untuk mengantisipasi ini, Hidayat sudah lama ingin menerapkan biaya tambahan untuk ponsel impor. Tentu saja berdampak pada harga ponsel semakin mahal. Namun di sisi lain kebijakan ini berdampak positif karena memaksa industri ponsel membangun pabriknya dalam negeri.
"Kami berwacana dulu dengan Pak Gita (Gita Wirjawan mantan Mendag) kita spiritnya sama agar industri tumbuh. Impornya di atas USD 5 miliar per tahun. Ini sudah mengkhawatirkan," ucap Hidayat ketika ditemui ditemui di Jakarta, Rabu (9/4).
Untuk menekan derasnya HP impor, Hidayat mempunyai banyak pilihan. Salah satunya mengenakan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 20 persen untuk ponsel impor. Selain itu, Hidayat juga pernah berkeinginan mengenakan cukai terhadap ponsel impor yang memanfaatkan IMEI ponsel.
"Ini harus dihentikan apakah itu dengan PPnBM apakah sistem cukai. Sedang kami bicarakan internal. Kami akan proteksi dan ini sah dilakukan semua negara," katanya.
Dalam pandangannya, cara yang paling memungkinkan saat ini adalah menerapkan cukai ponsel dengan memanfaatkan IMEI ponsel. Namun rencana ini terhambat karena tidak ada respons dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
"Kalau PPnBM kita naikkan itu katanya merangsang penyelundupan. Indonesia sialnya gampang dipakai untuk penyelundupan banyak pelabuhan tikus. Tangerang, Batam. Kita bukan tak percaya bea cukai mendadak kemampuan belum memadai. IMEI itu waktu itu berhenti di Kominfo dan belum direspon,"
Hidayat menyebut jika Kominfo memberi respons positif, masalah IMEI ini kemungkinan akan diterapkan cukai ponsel impor di Indonesia. "Kalau kominfo merespon mungkin IMEI itu. Ini pekerjaan rumah kita," tutupnya.