Jokowi: Saya Tanya Kamu, Apa yang Tidak Kami Urus?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik bahwa dirinya sudah tidak lagi fokus mengurus Jakarta pasca-pendeklarasian dirinya maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan sejak bulan Maret 2014 lalu."Saya mau tanya ke kamu, apa yang enggak kami urus?" ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Jokowi menegaskan, sampai saat ini dirinya masih terus mengawal sejumlah persoalan di DKI, misalnya mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang baru dimulai dengan mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
"Lihat sekarang, proses APBD memang proses memulai. Tidak mungkin lihat hasil karena memang baru mulai, itu kami terus kawal. Seperti kemarin belum serapan itu kami kumpulkan," kata Jokowi.
Namun, Jokowi menyadari bahwa seolah-olah dirinya tidak bekerja lantaran beban pekerjaan seorang Gubernur hanyalah menentukan kebijakan, sementara pelaksana kebijakan atau pengguna anggaran diemban masing-masing Dinas.
"Kami lakukan hanya itu, karena pengguna anggarannya itu ya dinas, ya lurah, ya camat, ya walikota," kata mantan Walikota Solo ini.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Sanusi menilai Joko Widodo sudah tidak efektif lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta lantaran lebih sibuk mengurus pencapresannya.
"Pasti dia (Joko Widodo) sudah tidak fokus, dia kan harus konsentrasi capres yang waktunya sekaran tinggal tiga bulan lagi," ujar Sanusi saat dihubungi, Selasa (15/4/2014).
Menurut Sanusi, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini memang bersih dari kasus korupsi anggaran. Namun demikian, Sanusi menilai Jokowi melakukan korupsi waktu dengan mementingkan urusan partai ketimbang jabatannya sebagai Gubernur.
"Intinya dia tidak korupsi, tapi waktunya dikorupsi. Sudah korupsi waktu. Kalau dia cuti, tidak bisa ambil kebijakan strategis misal pengangkatan Sekda, penggantian Kepala Dinas, rekomendasi pansus, tandatangan Perda. Pak wagub juga enggak boleh buat kebijakan yang startegis," kata Sanusi yang juga anggota Komisi D DPRD DKI ini.
Karena itu, Sanusi meminta Jokowi sebaiknya segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur. Hal itu menurutnya agar Jokowi bisa fokus merencanakan strategi pemenangan Pilpres.
"Politik itu kan persepsi, supaya persepsi dia tetap baik, makanya mundur aja. Supaya Jakarta tidak digantung. Kalau dia fokus di capres supaya tidak ada yang dirugikan ya mundur aja," kata Sanusi.

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy