Anggota DPR dari Nasdem Dipecat Kalau Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh secara tegas melarang seluruh anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih menjadi anggota legislatif tidak ikut jika ada kunjungan kerja ke luar negeri.

Pengamat: Sikap Kenegarawanan Jokowi Patut Diapresiasi

Manado (Antara) - Pengamat antropologi politik dari Universitas Sam Ratulangi, Mahyudin Damis, mengatakan kenegarawanan Joko Widodo (Jokowi) mulai tampak dan patut diapresiasi, setelah presiden terpilih itu membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk membangun bangsa dan negara.

Amien Rais Tak Pantas Disebut Bapak Reformasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sikap Politisi Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengklaim dirinya sebagai bapak reformasi dipertanyakan.

"Kami mempertanyakan sikap Amin Rais yang mengklaim bapak reformasi . Apakah pantas menyandang bapak reformasi?" ujar Koordinator Rakyat Bersatu Boedi Djarot saat konferensi pers di Warung Daun, Jakarta, Senin(13/10/2014).

Sambangi markas PAN, Giman minta Amien Rais jangan asal ngomong

MERDEKA.COM. Giman, salah seorang relawan Jokowi akhirnya tuntas memenuhi nazarnya untuk berjalan kaki Malang-Jakarta dan finish di kantor DPP PAN, Jl Simatupang, Jakarta Selatan untuk menemui Amien Rais. Giman bersama relawan lain datang ke markas PAN sekitar pukul 11.20 WIB.

Bos Facebook Puji Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Facebook, Mark Zuckerberg, hari ini, Senin, 13 Oktober 2014, menemui presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota. Dalam sambutannya, Zuckerberg sempat memuji kerja keras Jokowi yang menjadi pembicaraan dunia. (Baca: Foto Selfie dengan Warga, Zuckerberg Minta Syarat)

Pengganti Ahok Mantan Koruptor, Ini Kata Gerindra

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Haris Bobby Hoe, mengatakan rekam jejak Muhammad Taufik sebagai terpidana kasus korupsi hanyalah masa lalu. Oleh karena itu, hal ini tidak mempengaruhi Gerindra untuk tetap mencalonkan Taufik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama.

Kapolri Rekomendasikan FPI Dibubarkan

Jakarta (Antara) - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan bahwa ormas Front Pembela Islam (FPI) seharusnya dibubarkan karena sering melakukan aksi-aksi anarkis.

"Mereka sering menghadapi masalah dengan cara-cara kekerasan, anarkis, jadi saya kira mereka nggak layak lagi untuk dipertahankan," kata Sutarman di Jakarta, Jumat.

Jimly: Lebih Sulit Pecat Jokowi Daripada Ubah UUD

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, mengatakan masyarakat tak perlu risau dengan isu pemakzulan presiden terpilih Joko Widodo meski parlemen dikuasai koalisi Prabowo Subianto. Menurut dia, lebih sulit memakzulkan Jokowi daripada mengubah Undang-Undang Dasar 1945. "Impeachment (pemakzulan) membutuhkan persetujuan 3/4 anggota MPR," kata Jimly kepada Tempo, Jumat, 10 Oktober 2014.

Nasihat Ruhut Untuk Adik Prabowo: Mulutmu Harimaumu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Demokrat Ruhut Sitompul meminta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo tidak memberikan ancaman kepada Joko Widodo.

Rachmawati: Megawati Antek Kapitalis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri menilai yang seharusnya memimpin Indonesia pada lima tahun mendatang dari Koalisi Merah Putih. Pasalnya ia menilai, kemenangan Jokowi-JK tak lepas dari campur tangan pihak asing.

"Megawati sendiri sudah antek kapitalis. Sudah jelas antek-antek kapitalis semua kok ini, mereka kuasai semua," kata Rachma di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Soal Isu Dijegal Koalisi Prabowo, Jokowi Rileks

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo tidak khawatir dengan dominasi partai koalisi pro-Prabowo Subianto di Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, sistem pemerintahan yang berlaku merupakan presidensial, bukan parlementer. Bahkan Jokowi mengaku tidak mempunyai langkah antisipasi apa pun untuk menghadapi koalisi pro-Prabowo di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemendagri nyatakan FPI ilegal di Jakarta

MERDEKA.COM. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat ilegal di Jakarta. Hal ini lantaran FPI tidak terdaftar dalam administrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

PDIP Serang Balik Hashim Soal Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, bahwa harus ada "ongkos politik" yang harus dibayar Joko Widodo merupakan cerminan karakter yang sesungguhnya.

Kerahkan Kekuatan, Adik Prabowo Siap Usut 'Dosa' Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok oposisi di DPR bakal mengerahkan kekuatan untuk mengusut dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo.

Anggota DPRD DKI: FPI Sebaiknya Dibubarkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura, Mohamad Guntur mengecam keras aksi anarkis yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) disela unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2014) siang.

Ketua KPK Beri Garansi Tak Sulit Jerat Setya Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberi garansi bahwa pihaknya tak akan kesulitan memeriksa anggota DPR. Begitu juga dengan posisi Pimpinan DPR.

Pukat UGM: Ada Fahri Hamzah, KPK Bisa Hilang

TEMPO.CO , Jakarta-Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, melihat kemungkinan besar Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengalami represi pada oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Dengan komposisi paket pimpinan yang baru disahkan pada Rabu, 1 Oktober lalu, besar kemungkinan revisi Undang-Undang KPK akan disahkan.

Seperti SBY, Setya Novanto Pun Jadi Trending Topic

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi trending topic di jejaring sosial Twitter pagi ini, Jumat, 3 Oktober 2014. Setya Novanto, Ketua DPR yang baru, juga menjadi trending topic Twitter.

Ruhut Khawatir KPK Jadikan Setya Novanto Tersangka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara partai Demokrat, Ruhut Sitompul turut mengomentari pernyataan Ketua KPK Abraham Samad terkait Setya Novanto. Dirinya mengaku khawatir dengan pernyataan dari Abraham Samad yang mengatakan Setya diduga terlibat kasus korupsi.

GM: Saya dengar Amien Rais sujud syukur hak rakyat dirampas

Merdeka.com - Sikap politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mendukung pilkada lewat DPRD mendapat kritik dari kolega lamanya, Goenawan Mohamad. GM, demikian budayawan itu disapa, menulis kritik untuk Amien di dinding akun Facebook-nya kemarin.

Demo Tolak Ahok Ricuh, 4 Anggota FPI Ditangkap

Massa Front Pembela Islam (FPI) yang awalnya berdemo menolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta di depan Gedung DPRD DKI Jakarta tercerai berai karena tembakan gas air mata. Selang 10 menit kemudian, massa kembali melancarkan aksinya di depan Gedung Balaikota.

GM: Penjaja kue putu ajarkan akhlak baik kepada Prof Amien Rais

MERDEKA.COM. Goenawan Mohamad mengkritik sikap rekannya sesama pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, yang tidak memenuhi nazar untuk jalan kaki Yogyakarta-Jakarta. Sementara Giman, seorang pedagang kue putu, menjalankan nazarnya untuk jalan kaki Malang-Jakarta karena Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden.

Jokowi Dituntut Tak Kompromi dengan Partai

TEMPO.CO , Jakarta: Peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibisono mengatakan presiden terpilih Joko Widodo dapat mengandalkan relawan yang mendukungnya untuk mengatasi politik transaksional. Cara ini, menurut Karyono, efektif bagi Jokowi untuk menerapkan prinsip trisakti dalam menjalankan pemerintahan.

Giman Tagih Janji Amien Rais Kalau Jokowi Menang Mau Jalan Kaki ke Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Giman, pria kelahiran 1976 asal Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, memenuhi nazarnya untuk berjalan kaki dari kampung halamannya, menuju Jakarta menemui Jokowi. Pasalnya,  mantan walikota Solo itu menjadi presiden.

Jelang Putusan UU MD3, Ini Kata Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo percaya Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan terbaik berkaitan dengan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dibacakan hari ini, 29 September 2014. "Kita lihat saja besok," kata Jokowi, sapaan Joko Widodo, di Kantor Transisi, Ahad, 28 September 2014.

Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.

Cerita Korban Annas Maamun Tak Digaji 4 Tahun

TEMPO.CO, Pekanbaru - Mulyadi, pegawai negeri di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tak bisa menghidupi keluarganya dari profesinya saat ini. Ia pun nyambi menjadi penjual obat herbal karena tak mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri.

Ridwan Kamil minta Ahok larang warga DKI ke Bandung pakai mobil

MERDEKA.COM. Wali kota Bandung Ridwan Kamil menyambangi kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Jakarta. Kedatangan Emil, sapaan Ridwan Kamil, untuk meminta Ahok untuk melarang warga Jakarta yang ingin ke Bandung dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Baru 30 menit pimpin rapat, SBY mendadak tinggalkan ruangan

MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang ini memimpin rapat terbatas terkait RUU Pemerintah Daerah di kantornya. Rapat yang baru saja berjalan 30 menit itu tiba-tiba bubar.

Gunakan preman duduki kantor PPP, kubu SDA dilaporkan ke Polda

MERDEKA.COM. Kubu Suryadharma Ali (SDA) menggunakan anak buah Haji Lulung untuk menduduki Kantor DPP PPP di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Hal ini langsung mendapat protes keras oleh kubu pendukung Emron Pangkapi.

Pertama Kalinya, Jokowi Dinilai Ingkar Janji

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla
memberikan keterangan pada wartawan terkait struktur dan porsi kabinetnya
mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).
Rencananya struktur kabinet Jokowi-JK akan diisi 34 kementerian dengan porsi
menterinya 18 orang dari kalangan profesional dan 16 orang lainnya
kalangan profesional dari partai politik. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute pada Jokowi Watch Muhammad Sadli Andi menilai, sikap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan memakai 34 menteri pada pemerintahannya mendatang merupakan sikap yang merusak terhadap janjinya saat kampanye.

Diduga, Ada Banyak Begal Motor Sadis di Pondok Aren

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Polsektro Pondok Aren masih menyelidiki perampokan sepeda motor sadis yang sudah terjadi dua kali dalam sepekan belakangan. Polisi menduga pelakunya berasal dari kelompok yang sama.

Digaji sama dengan Satpol PP, peneliti RI kabur keluar negeri

MERDEKA.COM. Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Riefqi Muna mengakui banyaknya peneliti hebat Indonesia yang kabur keluar negeri. Alasan ini bukan karena tidak nasionalisme tapi karena Indonesia tidak menghargai ilmu mereka.

Wanda Hamidah Tak Terima Dipecat Sepihak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi cantik Wanda Hamidah mengaku tak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya terkait pemecatan dirinya sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN). Menurutnya, pemecatan itu dilakukan secara sepihak.

PKS Sayangkan MA Vonis Luthfi 18 Tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan putusan MA kepada mantan Presiden Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Mahkamah Agung (MA) memutuskan memperberat hukuman Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara.

Proyek Tanggul Pantai Utara Jakarta Habiskan Dana Rp 1 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI menggelontorkan anggaran Rp 1 triliun rupiah untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul di pesisir pantai utara Jakarta.

Polda Metro Dukung Jadwal Pengunjung Monas Dibatasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Polda Metro Jaya mendukung  pembatasan jadwal kunjungan Monumen nasional (Monas) dalam rangka penataan dan pembenahan, serta konsolidasi internal.

"Kami dukung soal adanya pembatasan itu, karena itu bisa mengurangi angka kriminalitas disana (Monas)," ucap Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mulyadi, Selasa (16/9/2014).

Pengamat: Pemerintahan Jokowi Punya Tiga Tantangan

Jakarta (Antara) - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Syamsuddin Haris berpendapat pemerintahan Indonesia pimpinan Joko Widodo mendatang memiliki tiga tantangan yang sekaligus menjadi realita politik.

Jumlah Pengawal Ahok Ditambah

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah pengawal pribadi pengamanan melekat bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditambah. Ahok mengatakan penambahan itu resmi dimulai sejak Senin, 15 September 2014. "Penambahannya dimulai hari ini," kata dia di Balai Kota. (Baca:Lulung: Ahok Mulutnya Harus Manis-manis)

Duh, 5 Juta Akun dan Password Gmail Diretas!

DREAMERSRADIO.COM - Sebagai penyedia layanan surat elektronik Gmail, Google tentunya harus mempertanggung jawabkan seluruh privasi penggunanya dan juga data-data yang terdapat di dalam akun mereka. Namun belakangan, Google tampaknya cukup kewalahan untuk mengatasi hal tersebut.

Pindad Gandeng Belgia Kembangkan Sistem Senjata

TEMPO.CO, Bandung - Produsen senjata PT Pindad (Persero) mengembangkan sistem persenjataan untuk kendaraan tempur atau tank dengan menggandeng perusahaan asal Belgia, Cockerill Maintenance dan Ingenierie SA Defence (CMII). Kedua perusahaan itu mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama jangka panjang untuk mengembangkan sistem senjata atau turret dari kaliber 25 mm hingga kaliber 105 mm.

PRT 15 Tahun Mengaku Diperkosa Oleh Pejabat Pemkab Malang

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Bunga (15), PRT asal Kabupaten Malang mengaku empat kali diperkosa BS, seorang kepala badan di jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Pemerkosaan dilakukan BS di rumah anak lelakinya, C, pada bulan November 2014 di Jakarta.

Gunung Padang di Cianjur Siap Dikupas

Sejumlah anak desa setempat membersihkan situs Megalitik Gunung Padang
di kawasan Cianjur, Jawa Barat, Minggu (10/3). Petugas dan warga sekitar
senantiasa menjaga kebersihan situs prasejarah ini. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO.CO, Bandung--Setelah diteliti dan dikaji selama 2 tahun lebih, Tim Terpadu Riset Mandiri (TRRM) kini siap mengupas Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tim akan meminta dukungan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk meneruskan penelitian. Rencananya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengundang tim untuk memaparkan hasil riset di Gedung Sate, Kamis, 3 Oktober 2013.
Salah seorang peneliti dari TRRM Danny Hilman Natawidjaja mengatakan, situs bebatuan di Gunung Padang diduga kuat tak hanya berada di lapisan atas, melainkan hingga ke bawahnya. Dari puncak gunung tempat situs bebatuan kini berada, jaraknya mencapai sekitar 200 meter ke bawah, atau mencapai sungai dan persawahan penduduk.
Tim yang beranggotakan lebih dari 10 orang, diantaranya ahli geologi, geofisika, arkeologi, sejarah, dan arsitektur itu yakin gunung tersebut merupakan bangunan batuan besar yang dibentuk oleh tangan manusia. Alasannya, posisi batuan kekar tiang (columnar joints) itu tak sesuai dengan kondisi alaminya. Bebatuan kekar tiang (columnar joints) itu dari pengamatan tim dan hasil galian Balai Arkeologi Nasional sebelumnya, dalam posisi rebah sejajar dengan tanah. "Batuan kekar tiang itu alaminya tegak vertikal," ujar Danny saat ditemui Tempo di kantornya, Rabu, 2 Oktober 2013.
Sejauh ini, kata Danny, tim belum bisa memastikan, apakah batuan seperti balok-balok itu asli dari Gunung Padang atau dibawa dari daerah lain. Untuk memastikan lapisan batuan di bawah situs, tim perlu mengupas tanah yang menutupi. Lokasinya, kata Danny, direncanakan di lereng Gunung Padang sebelah timur. "Yang dibuka lebarnya 3 meter dengan panjang ke bawah 10 hingga 15 meter," kata peneliti di Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bandung itu. Adapun rencana berikutnya, tim akan membuka jalan masuk ke bagian tengah dalam gunung. Tujuannya untuk memastikan adanya lorong (tunnel) lava di bekas gunung api purba tersebut.

Tim Gunung Padang Temukan Artefak Teknologi Tinggi

TEMPO.CO , Cianjur: Tim Nasional (Timnas) Penelitian Situs Gunung Padang bentukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah melakukan penelitian pendahuluan di lokasi situs. Penggalian beberapa titik dilakukan 7 hingga 31 September 2014.

Presiden SBY Siapkan Opsi Sikapi Polemik RUU Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal menyikapi polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah salah satu membahas pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bukan lagi pilkada langsung yang selama ini diserahkan kepada rakyat.  

Jokowi dan Kaus Kaki Bolong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pasangan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla akan memimpin mulai 20 Oktober nanti.

Jauh hari sebelum itu, pemenang Pilpres 2014 ini telah membentuk Tim Transisi mempersiapkan bangun kabinet pemerintahan lima tahun ke depan. Inilah orang-orang 'berjasa' yang berpeluang menjadi pembantu di pemerintahan Jokowi - JK.

Jokowi Pesan 10 Setel Pakaian, Berapa Harganya?

TEMPO.CO, Surakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengunjungi penjahit langganannya, Arjuna Tailor, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 13 September 2014. Di tempat usaha penjahit rumahan milik Suparto tersebut, Jokowi memesan sepuluh setel pakaian berupa baju putih berlengan panjang dan celana panjang hitam.

Jokowi diharapkan buka kantor pemerintah 7 hari penuh

MERDEKA.COM. Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa, mengusulkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk meningkatkan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kantor pemerintahan. Tujuannya, agar kerja PNS dan kantor pemerintahan lebih efisien, efektif dan responsif.

Begini Cara Copot Ahok

Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok,
berpose pada sesi pemotretan untuk Tokoh yang Mengubah Indonesia 2006
Majalah Tempo di Jakarta, 19 Desember 2006. dok. TEMPO/ Hendra Suhara

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan pemakzulan kepala daerah bukan tindakan mudah. Sebabnya, ada mekanisme yang harus dilalui.

Politisi PAN: Ahok Lonceng Kebenaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mundur dari Partai Gerindra diapresiasi politisi Partai Amanat Nasional Laode Ida. Laode salut dengan Ahok yang mundur karena bersikeras menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.